Ketua DPRK Yapen Apresiasi Forum Konsultasi Publik KPU, Dorong Keterbukaan Informasi Pemilu

SERUI – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kepulauan Yapen, Ebzon Sembai, S.Pi., M.H., mengapresiasi pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka penyusunan Standar Pelayanan Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, Serui, Jumat (30/10/2026), tersebut menjadi ruang komunikasi dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, khususnya terkait penyelenggaraan pemilihan umum.

Forum ini dihadiri Ketua DPRK Kepulauan Yapen, Ketua KPU beserta anggota, Ketua Bawaslu beserta anggota, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala RRI, serta perwakilan Kesbangpol, Polres Kepulauan Yapen, dan Kodim.

Dalam kesempatan tersebut, Ebzon Sembai menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari tanggung jawab lembaga publik kepada masyarakat. Menurutnya, masyarakat harus mendapatkan kemudahan dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.

“Sebagai lembaga publik, KPU memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Karena itu, penyusunan standar pelayanan PPID ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik,” ujarnya.

Ia juga menilai forum konsultasi publik merupakan sarana strategis untuk menyerap berbagai masukan, saran, dan pandangan dari para pemangku kepentingan guna memperbaiki sistem pelayanan informasi di lingkungan KPU.

“Kami dari DPRK tentu memberikan dukungan terhadap upaya KPU dalam meningkatkan keterbukaan informasi. Melalui forum seperti ini, berbagai masukan dapat dihimpun sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan kebutuhan informasi publik dapat terpenuhi,” kata Ebzon.

Lebih lanjut, ia berharap komitmen keterbukaan informasi tidak hanya berhenti pada pelaksanaan forum, tetapi harus diwujudkan melalui pelayanan yang nyata, termasuk penyediaan data dan informasi kepemiluan yang dapat diakses masyarakat secara mudah dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan forum tersebut juga menjadi bagian dari upaya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman dan komitmen antara KPU dengan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan pelayanan informasi kepemiluan yang transparan, akuntabel, dan semakin mudah dijangkau masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen.